PURBALINGGA, WARTAPERWIRA.COM – Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga menjadi saksi bisu penetapan tonggak penting hari ini. Bupati Fahmi Muhammad Hanif berdiri di mimbar, bukan sekadar menyampaikan jawaban, melainkan membentangkan visi strategis yang akan memandu pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan. Paripurna lanjutan ini merupakan episode krusial dalam merangkai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, di mana Bupati menanggapi secara langsung pelbagai pandangan dan pertanyaan mendalam dari fraksi-fraksi dewan. Ini adalah dialog konstruktif yang akan menentukan arah pijak kemajuan daerah.
Di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD, Aman Waliyudin, rapat paripurna ini turut dihadiri oleh seluruh elemen penting birokrasi, termasuk Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, serta deretan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Fahmi, dengan nada penuh penghargaan, menekankan bahwa sumbangsih pemikiran dari para legislator adalah fondasi esensial untuk merumuskan agenda pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Visi Strategis Meraih Kesejahteraan: Akselerasi IPM dan Reduksi Angka Kemiskinan
Fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upaya menekan angka kemiskinan menjadi inti perhatian Fraksi PDIP, yang dijawab lugas oleh Bupati. Fahmi Muhammad Hanif menggarisbawahi bahwa pencapaian kedua parameter vital ini merupakan komitmen tak tergoyahkan dari pemerintahannya. Strategi yang diusung meliputi serangkaian inisiatif lintas sektor yang dirancang untuk bersinergi: mulai dari peningkatan signifikan kualitas pendidikan, perluasan akses terhadap layanan kesehatan prima, hingga program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang khusus untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di lapisan paling bawah.
“Target IPM di angka 78,55 dan upaya menekan kemiskinan hingga 10–10,95% menjelang akhir periode RPJMD ini bukanlah sekadar proyeksi matematis, melainkan sebuah mandat kolektif yang akan kami tunaikan melalui dedikasi dan kolaborasi tanpa henti,” tegas Bupati, menyoroti urgensi dan skala tantangan yang terbentang.
Bupati juga memberikan penjelasan detail visi strategisnya mengenai Sekolah Rakyat, sebuah program yang telah menarik perhatian serius dari Fraksi PDIP. Setelah melalui serangkaian koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial, Kabupaten Purbalingga kini secara resmi ditunjuk sebagai pionir pelaksana tahap kedua program ini, yang dijadwalkan akan mengawali operasinya pada tahun ajaran 2026/2027. Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menampung empat rombongan belajar di jenjang SMP dan empat rombongan belajar di jenjang SMA. Lokasi pembangunan yang dianggap paling ideal dan telah mendapatkan restu dari tim teknis pemerintah pusat direncanakan berlokasi di lahan bekas tanah bengkok Kelurahan Karangmanyar, tepat di seberang Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho.
Membangun Jaringan Akses: Revolusi “Alus Dalane”
Visi strategis Program “Alus Dalane” muncul sebagai episentrum strategi infrastruktur daerah, merespons langsung keprihatinan yang disampaikan oleh beragam fraksi, termasuk Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Amanat Demokrat. Bupati Fahmi membentangkan rencana ambisius: menaikkan rasio kemantapan jalan secara progresif dari 68,38% di tahun 2024 menjadi 90% pada tahun 2027.
“Kami memproyeksikan kualitas jalan mantap akan melonjak drastis menjadi 72% pada tahun 2025, kemudian mencapai 81% di tahun 2026, dan puncaknya 90% pada tahun 2027. Untuk setiap tahapan ini, alokasi anggaran sebesar Rp93,5 miliar telah disiapkan,” papar Bupati dengan rinci. Lebih jauh, untuk memastikan standar 90% ini terjaga hingga tahun 2028 sampai 2030, anggaran pemeliharaan sebesar Rp30 miliar per tahun juga telah dialokasikan. Bupati Fahmi menggarisbawahi bahwa “Alus Dalane” melampaui sekadar angka; ini adalah ikhtiar nyata untuk mewujudkan pemerataan akses, terutama bagi komunitas-komunitas pedesaan yang selama ini mengalami keterbatasan jangkauan.
Baca Juga:
Mengurai Solusi untuk Isu-isu Sektoral Prioritas
Mengenai revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI), Bupati menanggapi pertanyaan Fraksi PKB dengan janji untuk melakukan kajian komprehensif. Kajian ini akan menggali berbagai dimensi, mulai dari aspek tata kelola, optimalisasi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, hingga efektivitas alokasi anggaran, demi memastikan BBI dapat memberikan kontribusi yang tangible bagi masyarakat.
Sementara itu, terkait agenda desentralisasi layanan kependudukan yang diusung Fraksi PKS, Bupati mengungkapkan progres positif yang telah dicapai. Saat ini, layanan administrasi esensial seperti penerbitan akta kelahiran, akta kematian, dan KTP, telah dapat diakses di 23 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Program ini akan terus diperluas secara bertahap, dengan target ambisius agar seluruh desa di Purbalingga dapat menikmati kemudahan akses layanan ini pada tahun 2030.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan inklusif, yang menjadi sorotan utama Fraksi Partai Golkar, juga menempati posisi sentral dalam kerangka RPJMD 2025–2029. Strategi yang diusung meliputi penguatan program beasiswa hingga jenjang pendidikan vokasi, berdirinya Sekolah Rakyat, serta pemberdayaan kapasitas tenaga dan kader kesehatan. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten juga akan secara proaktif mendorong kemitraan multipihak untuk mendukung pembiayaan pendidikan bagi pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan.
Menjawab pandangan Fraksi Amanat Demokrat, Bupati menjelaskan bahwa landasan hukum untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah termaktub secara jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025. Sedangkan proses percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2024.
Terakhir, menanggapi geliat inovasi di sektor pertanian, seperti adopsi smart farming dan konsep corporate farming, Bupati menegaskan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Langkah-langkah konkret yang akan diimplementasikan mencakup restrukturisasi kelembagaan petani, integrasi hulu-hilir komoditas, serta pelatihan digital dan kewirausahaan yang khusus ditujukan bagi generasi petani muda. “Kami berkeyakinan penuh, bahwa melalui kolaborasi sinergis dan pemanfaatan optimal teknologi, sektor pertanian akan terus menjadi dinamo ekonomi yang memikat dan menjanjikan bagi generasi muda,” pungkas Bupati dengan penuh optimisme.
(dhs/Kominfo-Warta Perwira)
