WARTAPERWIRA.COM, Rabu (26/11) – Pilkada Purbalingga 2024 menjadi momen penting ketika empat partai besar PKS, Gerindra, Golkar, dan Demokrat bersatu mengusung pasangan Fahmi – Dimas. Keempat partai ini memiliki kekuatan signifikan di DPRD Purbalingga dan membentuk koalisi inti yang memberikan legitimasi politik kuat kepada pasangan tersebut. Dukungan ini bukan sekadar syarat administratif, karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi, syarat minimal kursi DPRD untuk mengusung calon kepala daerah tidak lagi berlaku. Artinya, dukungan empat partai ini sepenuhnya merupakan pilihan politik yang dilandasi kepercayaan dan komitmen terhadap visi perubahan.
Namun setelah terpilih, dinamika komunikasi politik antara Bupati Fahmi dan partai-partai pengusung mulai memunculkan tanda tanya. Sejumlah pihak di internal koalisi menilai bahwa hanya satu partai yang dinilai mendapatkan prioritas komunikasi dan akses dalam proses pemerintahan, sementara suara dan aspirasi partai pengusung lainnya seolah tidak mendapat tempat yang setara. Kritik-kritik konstruktif dari partai pengusung pun kerap dijawab dengan pernyataan singkat.
Sikap ini patut dikritisi. Pemerintahan yang kuat tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh kolaborasi antara eksekutif dan seluruh kekuatan politik yang mengusungnya. Partai pengusung seharusnya menjadi mitra strategis, bukan sekadar pendukung musiman yang dilupakan setelah pemilu. Minimnya ruang dialog hanya akan memperlebar jarak politik dan melemahkan dukungan terhadap agenda pembangunan daerah.
Padahal, Purbalingga membutuhkan stabilitas politik yang ditopang oleh komunikasi yang sehat dan penghargaan terhadap semua unsur koalisi. Ketiga partai besar ini memiliki basis massa, struktur, serta kapasitas politik yang semestinya dirawat, bukan diabaikan.
Karena itu, Warta Perwira berharap bahwa Bupati Fahmi perlu segera memulihkan hubungan komunikasi politik dengan seluruh partai pengusung, tanpa kecuali. Kini, tugas bupati bukan hanya bekerja, tetapi juga membangun jembatan komunikasi. Ruang konsultasi dan dialog harus dibuka kembali agar partai koalisi merasa kembali dihargai sebagai mitra yang turut meletakkan dasar kemenangan.
Karena kemajuan Purbalingga tidak mungkin dicapai dengan berjalan sendiri. Sinergi antara bupati dan partai-partai pengusung adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Redaksi: WartaPerwira
