Politisi dan Media Sosial

WARTAPERWIRA.COM- Pergeseran lanskap hubungan politisi dengan media sosial memberikan arah baru dalam dunia politik yang penuh dengan dinamika politik yang terus berkembang sampai saat ini. Masih teringat dalam kurun dekade th 70 sd akhir 90-an media massa begitu dominan menjadi media informasi promosi sekaligus kampanye politik bagi para politisi di ruang publik.

Akan sangat terasa ketika memasuki hajat pesta demokrasi terbesar 5 tahun sekali  di negara kita, saat pemilu, pemilukada begitu dominannya informasi-informasi yang bersumber dari media massa baik dalam tampilan iklan-iklan, reportase berita maupun publikasi secara tidak langsung bahkan sampai mendominasi setiap jeda waktu dalam tayangan suatu program siaran televisi melalui iklan-iklannya. Adakalanya suatu media massa menjadi alat kepentingan kekuatan politik tertentu dalam kampanye pemilu.  Koran-koran nasional kala itu menaruh keberpihakan pada salah satu atau lebih partai atas dasar aliran atau kesamaan kepentingan antara keduanya (Said dan Hanazaki, 1988) dalam Ibnu Hammad (2004)

Namun seiring jalannya waktu dan perkembangan teknologi komunikasi diawali dengan masuknya internet diakhir tahun 1990-an, selanjutnya sekitar tahun 2000an muncullah media-media sosial menyemarakkan teknologi komunikasi digital melalui pola-pola komunikasi yang sifatnya personal sekaligus publik. diawali dengan friendster, my space, twitter, facebook sampai sekarang X, Instagram, tiktok, youtube dan whatsapp.

Semua media sosial masuk pada seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali bidang politik, realitas hubungan antara politisi dan media sosial di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan terus berkembang, dipengaruhi oleh karakteristik unik masyarakat dan lanskap sistem  digital itu sendiri.

Saat sekarang para politisi lebih mudah dalam mengenalkan profil, kegiatan dan segala sesuatu hal yang terkait dengan keberadaannya. Sehingga proses komunikasi awalnya melalui media massa memerlukan waktu, namun melalui media sosial semuanya dapat dilakukan hanya dengan hitungan menit untuk langsung menerpa publik atas informasi-informasinya. Selaras dengan pendapat Fitrian (2019) Dengan makin berkembangnya penggunaan internet yang demikian pesat, maka arus pertukaran informasi dapat terjadi dalam hitungan detik salah satunya melalui inovasi dalam interaksi sosial yaitu media sosial.

Persoalan yang dihadapi politisi

Hal utama yang menjadi persoalan bagi para politisi dalam media sosial ini adalah, terutama pada saat pemilu dan pemilukada, yaitu masifnya serangan berita-berita hoaks, disinformasi yang kerap kali menjatuhkan keberadaan dirinya. Penyebaran hoaks dan disinformasi yang sangat tinggi politisi sering menjadi target utama hoaks, baik yang merusak reputasi maupun pemicu sentiment negatif. Selain itu keberadaan Buzzer menjadi realitas yang lazim. Mereka digunakan  oleh berbagai pihak untuk menyebarkan propaganda, menyerang lawan politik, menaikan isu tertentu, bahkan dengan konten yang menyesatkan dan provokatif.

Adanya Post truth dimana kebenaran objektif menjadi kurang penting dibanding dengan emosi dan keyakinan pribadi secara subjektif. Nur aqila menegaskan  (2023) Fenomena post-truth sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi dimana seringnya fakta aktual digantikan oleh daya tarik emosi dan prasangka pribadi dalam upaya mempengaruhi opini publik. Hal ini diperparah oleh media sosial yang memungkinkan narasi palsu untuk terus hidup dan dipercaya oleh kelompok tertentu. Politisi harus berjuang melawan arus informasi yang bias dan tidak faktual ini.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya merupakan persoalan seorang politisi dalam media sosial ini adalah, adanya sentimen negatif dan ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech adalah ucapan yang menghina tentang karakteristik pribadi atau kelompok, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau bahkan orientasi seksual (Ross et al 2017) dalam Mauliyah dan Putri (2023).  Bagi politisi baik yang masih menjadi kader-kader partai politik maupun yang sudah menjabat diruang publik sering menjadi sasaran serangan pribadi dan bahasa yang kasar. Hal ini dapat menghambat dialog yang sehat dan mengurangi partisipasi positif.

Langkah yang dilakukan

Bagi seorang politisi sejati dan professional, upaya Langkah membentuk dan memaksimalkan tim digital yang paham dan menguasai sistem digitalisasi. Tim ini bertanggung jawab sebagai perencana konten, pemantau, penganalisis sentiment publik dan perespon krisis dengan cepat apabila ada suatu persoalan konten yang menyerang tiba-tiba pada politisinya.

Konten media sosial yang dimiliki, tidak hanya satu upayakan ragam platform media sosial dijadikan media andalan dalam sistem komunikasi digitalnya.(facebook, Instagram, X/Twitter, Tiktok dan youtube) Kemampuan mengelola dan merawat platform digitalnya lebih dari satu, memungkinkan dapat digunakan sebagai pelapis serangan yang datang dari pihak luar. Dimana konten-konten media sosial yang dikelolanya berdasarkan sifat dan karaktersitiknya.

Satu hal yang tidak kalah penting, mampu menjalin dan membina hubungan dengan para influencer yang sudah mempunyai pengikut dalam jumlah besar, untuk memperluas jangkauan pesan melalui mereka, terutama untuk menjangkau segmen pemilih tertentu yang sulit dijangkau melalui media arus utama.