
WARTAPERWIRA.COM, Selasa (18/11) – Dalam kurun waktu delapan bulan sejak dilantik, Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif, menghadapi kritik terbuka dari dua partai pengusung utamanya: Gerindra dan Golkar.
Kritik pertama disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Purbalingga, Adi Yuwono. Ia menyoroti sejumlah persoalan fundamental, mulai dari pelaksanaan APBD yang dinilai tak terkelola optimal karena banyak dinas penting dipimpin pelaksana tugas, hingga ketidakhadiran Bupati dalam tiga rapat paripurna penting tanpa pendelegasian yang semestinya. Bahkan, surat resmi DPRD terkait pembahasan APBD 2026 yang telah dikirim sejak 24 Oktober lalu tak kunjung ditanggapi, dan waktunya kian mendesak karena harus ditetapkan sebelum akhir bulan ini.
Kini, giliran Ketua DPD Golkar Purbalingga sekaligus Wakil Ketua DPRD, Hj. Tenny Juliawaty, S.E., M.Si, menyampaikan hal senada. Ia menganggap kondisi Purbalingga “sedang tidak baik-baik saja” dan menilai komunikasi Bupati dengan para pemangku kebijakan terlalu kaku bahkan seakan-akan mengabaikan aspirasi partai pengusung dan relawan yang dulu berjuang memenangkan pasangan Fahmi-Dimas.
“Saya merasa prihatin. Bila aspirasi para pendukung dan relawan tidak didengarkan, tentu akan sulit untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat.” tegas Tenny, Senin (17/11).
Kritik terbuka dari dua partai besar ini bukan fenomena biasa. Ini sinyal serius retaknya hubungan antara kepala daerah dan pendukung politiknya berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Padahal, fondasi sebuah pemerintahan yang kuat dibangun dari komunikasi, responsifitas terhadap aspirasi, dan keberanian untuk melakukan koreksi diri.
Bupati Fahmi harus menyadari bahwa kritik ini datang bukan dari pihak oposisi, tapi dari mereka yang dulu mendukung penuh. Semestinya, ini bukan dilihat sebagai serangan, melainkan sebagai alarm penting untuk evaluasi, perbaikan, dan membangun kembali kebersamaan.
Redaksi Warta Perwira berharap Bupati Fahmi segera memberikan jawaban dan langkah nyata menjawab kekecewaan ini. Sudah saatnya komunikasi dibuka, koordinasi diperbaiki, dan komitmen nyata ditunjukkan agar roda pemerintahan kembali berjalan dengan solid dan berpihak kepada rakyat.
(Redaksi Warta Perwira)