WARTAPERWIRA.COM, Senin (9/2) – Pernahkah kita melihat sekelompok keluarga kecil di pinggir jalan lengkap, sedang menabuh gendang menyanyikan lagu-lagu di stopan lampu lalu lintas untuk menghibur para pejalan kaki, motor maupun mobil yang berhenti sementara? ketika kita ke sebuah minimarket, ada seseorang disabilitas yang menghibur kita dengan meniup seruling dengan nada irama tertentu.

Mereka adalah kelompok Masyarakat Marginal dengan keterbatasan akses sosial, ekonomi dan politik. Jelasnya keterbatasan pada aspek : pendidikan, pekerjaan layak, kesehatan, keadilan, dan pengambilan keputusan. (Anak jalanan, Penyandang disabilitas, Lansia terlantar, Perempuan kepala keluarga miskin, Komunitas adat terpencil, anak putus sekolah) Kelompok masyarakat inilah yang terkadang luput dari perhatian publik secara umum.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen, naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,66 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34 persen.(BPS 25/7/2025).

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat dan maknai terdapat perbedaan jumlah signifikan mengenai kondisi masyarakat miskin di Indonesia, antara masyarakat miskin kota dan masyarakat miskin desa.

Kita masih diingatkan dengan seorang anak yang meregang nyawa akibat situasi dan kondisi keluarganya yang sangat tidak mampu di NTT. Hal ini apabila tidak diliput oleh pers, tentunya merupakan bentuk dari potret kondisi nyata sebagian masyarakat kita yang nasibnya perlu diperhatikan oleh kita semua terutama oleh pemerintah.

Sebagai salah satu ekspresi instrumen demokrasi, pers harus mampu menjaga keseimbangan berbagai pihak melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya selama ini. Tak pelak lagi menjadi kewajiban utama yang harus dijalankan oleh semua pers dengan tanpa kecuali.

Kemampuan menyampaikan fakta-fakta, analisis fakta, berita mendalam merupakan aspek-aspek yang menjadi kekuatan otentik suatu pers ketika berbagai hal carut-marut persoalan bangsa kerap terjadi, seiring munculnya dinamika sebagai proses ekspresi dalam wujud komunikasi antara pemerintah dan rakyat secara timbal balik.

Tidak dapat dipungkiri, ketika segala sesuatu hal yang beririsan dengan komunikasi, disitulah pers hadir memberikan cahaya untuk menerangi lorong-lorong gelap yang terkadang tidak pernah diketahui bahkan terlewati oleh publik selama ini. Lorong-lorong gelap ini menyasar pada hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik : Keterbukaan, hukum, ketidakadilan, diskriminasi, kesetaraan sampai dengan kesejahteraan.

Bagaimana kita dapat membayangkan dan menggambarkan, ketika pers tidak hadir di ruang sekeliling kita, yang ada kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita bisa melihat kemarin, hari ini dan kedepan? bagaimana perjalanan bangsa kita kedepan. Pers hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam informasi realitas nyata.

Namun dari sekian peran dan fungsi pers selama ini, ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian pers. Suara masyarakat yang tidak pernah terwakili suaranya di ruang publik, bahkan terkesan tinggal dalam kesunyian di sekeliling hiruk-pikuk informasi yang saling berkelindan.

Chatra (2005) menegaskan bahwa Jurnalisme Kemiskinan pers di Indonesia tidak menempatkan isu kemiskinan sebagai isu yang patut diperhitungkan seperti halnya isu politik, namun membuat isu kemiskinan menjadi bagian dari isu tersebut, sehingga realitas kemiskinan tetap tersembunyi dibalik isu-isu tersebut.

Dalam fungsi yang dijalankan, pers harus mampu mengangkat persoalan-persoalan masyarakat marginal, karena secara hakiki merekapun mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan di informasikan oleh pers di ruang publik dengan benar.

Hari Pers Nasional menjadi ruang evaluasi:

Sudahkah ruang redaksi memberi porsi yang cukup bagi isu-isu ketimpangan? liputan kita melampaui permukaan peristiwa dan menyentuh akar persoalan struktural? Masyarakat marginal kita tempatkan sebagai subjek yang memiliki martabat, bukan sekadar objek belas kasihan?

Jurnalisme yang berpihak pada masyarakat marginal bukan berarti kehilangan objektivitas. Sebaliknya, keberpihakan pada kebenaran dan kemanusiaan adalah inti dari objektivitas itu sendiri. Fakta tetap harus diverifikasi, data harus diuji, narasi harus berimbang namun orientasinya jelas memastikan tidak ada warga negara yang terabaikan dalam percakapan publik.

Dalam konteks inilah, Hari Pers Nasional bukan hanya perayaan kebebasan berekspresi, melainkan pengingat tanggung jawab etis. Kebebasan tanpa keberpihakan pada keadilan sosial hanya akan menjadikan pers sebagai penonton dinamika kekuasaan. Padahal, sejarah mencatat, pers yang besar adalah pers yang berdiri di sisi mereka yang tidak memiliki daya tawar.

Masyarakat marginal tidak membutuhkan simpati sesaat. Mereka membutuhkan ruang yang konsisten. Mereka membutuhkan jurnalisme yang tidak berhenti pada empati, tetapi berlanjut pada advokasi berbasis fakta dan solusi.

Hari Pers Nasional sebagai pengingat

Hari Pers Nasional seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuatan pers bukan terletak pada seberapa cepat ia memberitakan, melainkan seberapa berani ia memperjuangkan. Selama masih ada ketimpangan yang belum tersorot, selama masih ada ketidakadilan yang belum terungkap, selama masih ada warga yang hidup dalam sunyi tanpa representasi, maka tugas pers belum selesai.

Pers yang kuat adalah pers yang memberi ruang bagi yang lemah, pers yang bermartabat adalah pers yang setia pada kebenaran dan kemanusiaan. Dan pers yang relevan adalah pers yang hadir bukan hanya di pusat kekuasaan, tetapi juga di sudut-sudut kehidupan yang paling sunyi.

Di situlah makna sejati Hari Pers Nasional bagi masyarakat marginal sebagai harapan bahwa suara mereka tidak lagi terpinggirkan, melainkan menjadi bagian utuh dari perjalanan bangsa ini.

Selamat Hari Pers Nasional.

Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat

Agus Budiana adalah Wakil Pimpinan Redaksi Warta Perwira dan alumni pelatihan jurnalisme Thomson Foundation. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.