Ilustrasi Mediasi oleh Indonesia dalam konflik peperangan antara Iran vs Amerika-Israel ( AI )
WARTAPERWIRA.COM, Sabtu (8/3) – Menarik untuk dicermati inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator (penengah) bagi para pihak yang tengah berkonflik dalam ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Inisiatif tersebut tentu dapat dipandang sebagai sebuah langkah berani, dari seorang kepala negara yang dinilai memiliki hubungan diplomatik yang relatif baik dengan berbagai pihak, baik di kawasan Timur Tengah maupun dengan negara-negara Barat.
Usulan untuk menjadi mediator pada dasarnya merupakan kebutuhan penting dalam setiap konflik. Kehadiran pihak ketiga yang netral sering kali dibutuhkan untuk menjembatani komunikasi serta menawarkan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Dalam konteks ini, mediator diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil dan membuka ruang menuju rekonsiliasi serta perdamaian.
Informasi mengenai inisiatif tersebut tentu tidak luput dari perhatian media massa. Nilai berita yang terkandung di dalamnya cukup tinggi. Selain karena konflik yang terjadi berada pada level global, juga karena inisiatif tersebut datang dari Presiden Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia serta sistem demokrasi yang relatif stabil di kawasan Asia.
Di sisi lain, Indonesia juga dikabarkan menjadi bagian dari inisiatif Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang disebut-sebut diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam konteks konflik di Gaza.
Di sinilah muncul sejumlah pertanyaan yang wajar berkembang di ruang publik. Bagaimana posisi Indonesia ketika menawarkan diri sebagai mediator, sementara dalam waktu yang bersamaan berada dalam forum yang juga diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Iran berada di luar struktur organisasi tersebut.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi publik bahwa proses mediasi yang ditawarkan bisa saja dipersepsikan menguntungkan salah satu pihak. Persepsi seperti ini tentu menjadi perhatian penting dalam dinamika diplomasi internasional.
Dari sudut pandang media massa, usulan mediasi tersebut seharusnya dapat diberitakan secara utuh, objektif, netral, dan berimbang. Media diharapkan mampu menghadirkan gambaran fakta yang jelas mengenai situasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, sekaligus menjelaskan secara transparan posisi Indonesia dalam konteks inisiatif mediasi tersebut.
Media juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik mengenai tujuan, maksud, serta posisi Indonesia terkait keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). Kejelasan informasi ini penting agar publik tidak menafsirkan secara keliru mengenai arah kebijakan diplomasi yang sedang ditempuh pemerintah.
Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa media massa di berbagai negara memiliki karakteristik pemberitaan yang berbeda. Media-media Barat sering kali memiliki pendekatan yang berbeda dalam melaporkan konflik Timur Tengah. Misalnya media seperti The Times of Israel yang dalam beberapa pemberitaannya kerap menampilkan sudut pandang yang dekat dengan kepentingan nasional Israel.
Terkait dengaan pemberitaan Israel, Sejarawan Assal Rad (2024) menilai bias ini bukan fenomena baru. Sebaliknya, dia menyebut bias merupakan bagian dari pola lama yang menggambarkan tindakan Israel, khususnya kampanye militernya.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan media massa di Indonesia?
Apakah media Indonesia mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam memberitakan konflik internasional yang sarat kepentingan geopolitik tersebut?
Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para jurnalis Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai media profesional, sekaligus sebagai salah satu kekuatan penting dalam sistem demokrasi.
Standar Proses Jurnalistik
Dalam meliput isu konflik internasional yang kompleks, media massa dituntut menjalankan standar proses jurnalistik yang profesional, rujukannya pada UU pers 40 tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Proses ini dimulai dari pengumpulan informasi, verifikasi fakta, hingga penyajian berita yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Verifikasi menjadi prinsip utama dalam praktik jurnalistik. Informasi yang beredar terkait konflik geopolitik sering kali disertai berbagai kepentingan politik maupun propaganda dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, jurnalis dituntut untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses pengecekan sumber yang jelas dan kredibel.
Selain itu, keberimbangan informasi juga merupakan prinsip penting dalam proses jurnalistik. Media tidak seharusnya hanya menampilkan satu sudut pandang saja, melainkan memberikan ruang bagi berbagai perspektif yang relevan agar publik dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai suatu peristiwa.
Dalam konteks pemberitaan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, media diharapkan mampu menghadirkan informasi yang tidak hanya berdasarkan narasi politik tertentu, tetapi juga berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi secara independen.
Dengan demikian, standar proses jurnalistik menjadi fondasi penting agar media tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.
Menjaga Marwah Jurnalisme
Di tengah arus informasi global yang semakin cepat, menjaga marwah jurnalisme menjadi tantangan tersendiri bagi media massa. Marwah jurnalisme tidak hanya berkaitan dengan profesionalitas kerja jurnalistik, tetapi juga menyangkut integritas serta tanggung jawab moral kepada publik. Hal ini ditegaskan oleh Rosihan Anwar (2021) seorang jurnalis harus berakar pada integritas, idealisme tinggi, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran (kebenaran subjektif berdasarkan fakta) meskipun di tengah tekanan politik (pembredelan).
Dalam situasi konflik internasional, jurnalis harus mampu menjaga independensi dalam menyampaikan informasi. Media tidak boleh terjebak menjadi alat propaganda bagi kepentingan politik tertentu, baik dari dalam negeri maupun dari aktor internasional.
Pemberitaan yang sensasional atau provokatif justru dapat memperkeruh situasi dan memperkuat polarisasi opini publik. Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang faktual, berimbang, serta memberikan pemahaman yang lebih rasional kepada masyarakat.
Dalam sistem demokrasi, media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kekuasaan. Karena itu, menjaga marwah jurnalisme berarti tetap berpegang pada prinsip kebenaran, akurasi, dan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya.
Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, media massa di Indonesia diharapkan mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya secara profesional dalam meliput berbagai dinamika geopolitik internasional, termasuk terkait inisiatif mediasi yang diusulkan oleh Presiden Prabowo.
Agus Budiana, Redaksi Warta Perwira. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis.
