WARTAPERWIRA.COM, Minggu (9/2) – Ada ironi yang sunyi namun menyakitkan ketika status Universal Health Coverage (UHC) tak lagi mampu dipertahankan. Di atas kertas, ia hanya sekadar istilah kebijakan. Namun di lapangan, ia adalah penentu antara hidup dan pasrah. Terutama bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini bergantung pada BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) mereka yang akhirnya harus menerima kenyataan pahit: kepesertaan mereka diputus, jaminan kesehatan mereka dicabut.
BPJS PBI dan Sunyinya Kehadiran Negara bagi Warga Miskin
Bagi warga miskin, BPJS kesehatan PBI bukan fasilitas tambahan. Ia adalah satu-satunya pintu menuju layanan kesehatan yang layak. Ketika pintu itu ditutup, yang tersisa hanyalah rasa takut untuk sakit, kecemasan setiap kali tubuh terasa lemah, dan pilihan-pilihan yang tidak manusiawi: berobat atau makan hari ini.
Pemutusan PBI bukan sekadar soal anggaran. Ia adalah soal kehadiran negara. Saat seseorang tidak lagi dijamin kesehatannya, negara secara tidak langsung berkata: “Kamu terlalu mahal untuk dilindungi.” Kalimat itu mungkin tidak pernah diucapkan, tetapi dampaknya nyata di antrean rumah sakit, di ruang IGD, di rumah-rumah sempit tempat penyakit dipeluk dalam diam karena biaya tak terjangkau.
Ironisnya, mereka yang paling terdampak justru adalah kelompok yang paling patuh: buruh harian, petani kecil, pedagang kaki lima, lansia tanpa penghasilan tetap. Mereka tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hak dasar: saat sakit, ada tempat untuk berharap sembuh.
UHC sebagai Fondasi Keadilan Sosial dan Stabilitas Daerah
Padahal, daerah yang mampu mempertahankan status UHC sesungguhnya sedang membangun lebih dari sekadar sistem kesehatan. Mereka sedang membangun keadilan sosial.
Ada sejumlah privilege nyata ketika suatu daerah mempertahankan UHC:
- Akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi
Warga bisa berobat tanpa takut ditolak karena status kepesertaan atau tunggakan. Nyawa tidak ditimbang dengan kemampuan bayar. - Angka kemiskinan dapat ditekan
Biaya kesehatan adalah salah satu penyebab utama kemiskinan baru. UHC mencegah keluarga jatuh miskin hanya karena satu episode sakit. - Produktivitas masyarakat meningkat
Warga yang sehat adalah tenaga kerja yang kuat. Daerah dengan UHC memiliki modal sosial dan ekonomi yang lebih kokoh. - Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah meningkat
Ketika negara hadir saat warganya paling rapuh, kepercayaan tumbuh. Ini bukan soal pencitraan, melainkan legitimasi moral. - Stabilitas sosial lebih terjaga
Kesehatan yang dijamin mengurangi kecemburuan sosial dan potensi konflik akibat ketimpangan akses layanan publik.
Mempertahankan UHC memang tidak murah. Tetapi kehilangan UHC jauh lebih mahal dibayar dengan nyawa, penderitaan, dan masa depan yang tergerus perlahan.
Menakar Ulang Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Editorial ini bukan sekadar kritik, melainkan pengingat:
bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari gedung tinggi atau angka pertumbuhan, tetapi dari seberapa kuat negara memeluk warganya yang paling lemah.
Jika hari ini UHC dilepas dengan dalih keterbatasan, maka pertanyaannya sederhana namun mendasar:
di mana rakyat kecil harus menggantungkan harapannya ketika sakit datang tanpa permisi?
Karena pada akhirnya, negara yang besar bukanlah negara yang mampu menghitung anggaran dengan cermat semata, melainkan negara yang tidak pernah menghitung nilai sebuah nyawa dengan angka.
Editorial ini disusun oleh Redaksi Warta Perwira. Dalam proses penyusunannya, redaksi mengacu pada prinsip jurnalisme etis dan keadilan sosial, dengan latar pengalaman profesional sebagian anggota redaksi sebagai alumni program Thomson Foundation (Inggris) serta anggota Hostwriter, jaringan jurnalis lintas negara.
