WARTAPERWIRA.COM, Senin (23/2) – Kebijakan UHC Purbalingga, ada rasa yang sulit dijelaskan ketika seorang warga kurang mampu datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi sakit, namun harus pulang karena kartu BPJS Kesehatannya tidak aktif. Bagi sebagian orang, itu mungkin sekadar persoalan administrasi. Namun bagi rakyat kecil, itu menyangkut hidup dan mati.
Anggaran Jalan Bisa Melonjak, Kenapa untuk UHC Tidak ?
Di Kabupaten Purbalingga, kebijakan UHC dengan sistem cut off kerap dijelaskan secara rasional melalui satu alasan klasik: keterbatasan anggaran. Argumentasi ini tentu dapat dipahami dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, publik juga menyaksikan lonjakan anggaran proyek jalan pada tahun 2025 yang meningkat drastis, dari Rp13 miliar menjadi Rp122 miliar. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik dalam dokumen APBD. Di baliknya, tersimpan pertanyaan mendasar yang mengusik nurani: jika anggaran dapat diperbesar untuk infrastruktur, mengapa tidak untuk menjamin akses kesehatan masyarakat?
Kesehatan bukanlah kebutuhan sekunder. Ia merupakan hak dasar warga negara dan menjadi kewajiban konstitusional pemerintah untuk memenuhinya. Dalam hierarki kebutuhan publik, layanan kesehatan seharusnya berada pada prioritas utama, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.
Kebijakan UHC Bantaeng Tanpa Cut Off: Keberanian Memihak Rakyat
Contoh kebijakan UHC di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Bupati M. Fathul Fauzi Nurdin memilih menghapus sistem cut off dan menerapkan UHC prioritas tanpa masa tunggu. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar langsung keluhan masyarakat kecil yang kesulitan berobat karena status kepesertaan tidak aktif. Pemerintah daerahnya bahkan menyiapkan anggaran khusus agar warga dapat langsung dilayani saat sakit. Langkah itu menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan empatik terhadap kebutuhan rakyat.
Kebijakan tersebut bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pilihan nilai. Ia lahir dari keberanian menempatkan kesehatan rakyat di atas pertimbangan lain yang tidak mendesak.
Saatnya Menentukan Prioritas Anggaran
Purbalingga tentu memiliki tantangan fiskal tersendiri. Namun kepemimpinan sejati tidak diuji ketika keadaan lapang, melainkan ketika harus menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan. Anggaran memang berbentuk angka, tetapi kebijakan mencerminkan nilai dan keberpihakan. Nilai itulah yang akan menentukan siapa yang didahulukan: proyek fisik atau keselamatan warga.
Bupati Purbalingga memiliki kesempatan untuk menunjukkan keberpihakan yang nyata. Mendengar keluhan warga tidak cukup hanya melalui laporan di atas meja, melainkan dengan memahami realitas yang mereka alami. Mengkaji ulang kebijakan UHC cut off bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud kepemimpinan yang adaptif dan peduli.
Terlebih lagi, peningkatan layanan kesehatan gratis merupakan salah satu dari sembilan program unggulan bupati. Janji tersebut akan menemukan maknanya ketika benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebab dalam urusan kesehatan, waktu adalah nyawa dan rakyat tidak seharusnya dipaksa menunggu ketika mereka sedang sakit.
* Editorial ini disusun oleh Redaksi Warta Perwira dengan berpedoman pada prinsip jurnalisme yang etis, independen, dan berkeadilan sosial. Dalam proses penyusunannya, redaksi mengacu pada standar profesionalisme yang dijunjung tinggi, didukung oleh latar pengalaman redaksi sebagai alumni program Thomson Foundation (Inggris) serta anggota Hostwriter, jaringan jurnalis lintas negara.
