WARTAPERWIRA.COM, Kamis (12/2) – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, setiap janji politik diuji bukan oleh tepuk tangan saat kampanye, tetapi oleh keberanian menentukan prioritas. Janji “alus dalane kepenak ngodene” adalah harapan yang sederhana namun nyata jalan yang mulus, nyaman dilalui, memperlancar rezeki dan aktivitas warga Purbalingga. Di sisi lain, ada janji meningkatkan layanan kesehatan gratis janji tentang keselamatan, tentang hidup dan harapan.
BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Banyak Nyawa yang Terancam
Namun hari ini, kenyataan berbicara lebih keras. Banyak BPJS Kesehatan PBI APBD yang dinonaktifkan. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya angka dalam laporan anggaran. Tapi bagi seorang buruh yang harus cuci darah, bagi lansia dengan penyakit menahun itu adalah soal nyawa bisa atau tidaknya mereka berobat.
Jalan rusak memang mengganggu. Ia memperlambat ekonomi, merusak kendaraan, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Infrastruktur yang baik adalah fondasi pembangunan. Tapi ketika kartu jaminan kesehatan tak lagi aktif, yang terancam bukan sekadar kenyamanan melainkan keselamatan jiwa.
Prioritas Anggaran: Antara Akses Jalan dan Akses Berobat
Dalam kondisi anggaran terbatas, kebijakan bukan sekadar soal membagi dana, melainkan tentang memilih keberpihakan. Apakah kita mendahulukan kemudahan perjalanan, atau memastikan rakyat kecil tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa rasa takut akan biaya?
Data kemiskinan dan ketergantungan masyarakat terhadap PBI APBD harus menjadi cermin. Jika banyak warga Purbalingga masih menggantungkan harapan pada jaminan kesehatan daerah, maka menonaktifkannya tanpa solusi adalah luka sosial yang nyata. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tidak ada warga miskin yang jatuh lebih dalam hanya karena sakit.
Bukan berarti pembangunan jalan harus diabaikan. Infrastruktur tetap penting dan harus berjalan. Namun dalam skala prioritas, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tak bisa ditunda. Jalan rusak masih bisa dilewati pelan-pelan. Tapi orang sakit tak bisa menunggu.
Martabat Rakyat adalah Ukuran Pembangunan
Editorial ini bukan untuk mempertentangkan dua janji, melainkan untuk mengingatkan bahwa di balik setiap kebijakan ada wajah-wajah rakyat kecil. Anggaran boleh terbatas, tetapi empati dan keberpihakan tidak boleh ikut menyusut.
Di saat sulit, sejarah akan mencatat: pemimpin yang besar bukan yang membangun paling banyak, tetapi yang paling melindungi rakyatnya saat mereka rapuh.
Karena pada akhirnya, pembangunan sejati bukan hanya tentang jalan yang mulus, melainkan tentang memastikan setiap warganya tetap bisa hidup dengan layak dan bermartabat.
* Editorial ini disusun oleh Redaksi Warta Perwira dengan berpedoman pada prinsip jurnalisme yang etis, independen, dan berkeadilan sosial. Dalam proses penyusunannya, redaksi mengacu pada standar profesionalisme yang dijunjung tinggi, didukung oleh latar pengalaman redaksi sebagai alumni program Thomson Foundation (Inggris) serta anggota Hostwriter, jaringan jurnalis lintas negara.
