WARTAPERWIRA.COM, Kamis (22/1) – Keputusan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo untuk bergabung dalam dewan perdamaian trump atau yang dikenal sebagai board of peace sering disebut pula sebagai trump board of peace menempatkan diplomasi Indonesia pada titik krusial. Di satu sisi, langkah ini membuka kanal komunikasi langsung dalam isu Gaza dan konflik global. Namun di sisi lain, struktur dan agenda lembaga bentukan Donald Trump tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini pro-Palestina, menjunjung multilateralisme, dan berakar pada prinsip bebas aktif.
Pertanyaannya bukan sekadar soal keikutsertaan, melainkan: apakah Indonesia mampu mengendalikan arah diplomasi di dalam board of peace, atau justru terseret dalam kepentingan geopolitik baru?
Diplomasi di Luar Jalur PBB dan Tantangan Trump Board of Peace
Selama puluhan tahun, Indonesia memainkan peran strategis dalam isu Palestina melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan diplomasi kemanusiaan. Dewan perdamaian trump menawarkan pendekatan yang berbeda: cepat, terpusat, dan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Amerika Serikat.
Namun, karakter trump board of peace tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat multilateralisme. Donald Trump dikenal kritis terhadap PBB, memangkas kontribusi pendanaan, bahkan menarik AS dari sejumlah perjanjian internasional. Dalam konteks ini, trump board of peace berpotensi menjadi forum alternatif yang melemahkan sistem global yang selama ini justru diperjuangkan Indonesia.
Keterlibatan Indonesia dan Prabowo di dalam forum ini dapat memperluas kanal diplomasi nonformal. Tetapi jika forum tersebut bergerak tanpa legitimasi internasional yang kuat, Indonesia bisa terjebak dalam skema politik yang sulit dikendalikan dampaknya. Diplomasi yang cepat tidak selalu berarti diplomasi yang adil dan berkelanjutan.
Gaza Tanpa Palestina: Kontradiksi Trump Board of Peace
Salah satu kelemahan mendasar dewan perdamaian trump adalah minimnya keterwakilan langsung Palestina dalam struktur pengambilan keputusan. Membicarakan masa depan Gaza tanpa suara utama dari rakyat Palestina menimbulkan kontradiksi moral dan politik.
Komposisi tokoh dalam board of peace yang dekat dengan kepentingan Barat memperkuat kesan bahwa forum ini lebih menonjolkan stabilitas geopolitik dibanding keadilan substantif. Jika Indonesia tidak secara aktif mendorong representasi Palestina, maka posisi Indonesia berpotensi hanya menjadi legitimasi pasif.
Bagi publik Indonesia, Palestina bukan sekadar isu luar negeri, tetapi amanat konstitusi dan solidaritas kemanusiaan. Ketidakhadiran Palestina dalam proses formal trump board of peace dapat melemahkan kredibilitas Indonesia di mata dunia Islam dan negara-negara Global South.
Bebas Aktif Prabowo: Aktif Secara Substansi atau Administrasi?
Pemerintah menegaskan bahwa langkah Prabowo membawa Indonesia ke dewan perdamaian trump sejalan dengan prinsip bebas aktif. Secara formal, klaim ini dapat dibenarkan karena tidak ada ikatan militer atau kewajiban permanen dalam board of peace.
Namun bebas aktif tidak berhenti pada kehadiran simbolik. Bebas aktif menuntut keberanian menetapkan agenda. Tanpa sikap tegas misalnya tuntutan kemerdekaan Palestina, penghormatan hukum humaniter internasional, serta penolakan dominasi sepihak keikutsertaan Indonesia berisiko hanya menjadi partisipasi administratif tanpa makna strategis.
Solusi Pemikiran: Mengubah dari Dalam Board of Peace
Agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap politik trump board of peace, pemerintah perlu mengambil langkah konkret:
- Mendorong keterlibatan resmi Palestina dalam struktur atau forum konsultatif board of peace.
- Menolak skema rekonstruksi Gaza yang mengabaikan kedaulatan dan hak politik rakyat Palestina.
- Membangun koalisi negara Global South dan negara Muslim agar agenda tidak didominasi satu kekuatan.
- Menegaskan posisi bahwa dewan perdamaian trump tidak menggantikan PBB, melainkan hanya pelengkap mekanisme internasional.
- Menguatkan diplomasi publik, agar masyarakat memahami posisi Indonesia dan tidak terjadi krisis kepercayaan.
Langkah ini akan memastikan bahwa Prabowo dan Indonesia hadir sebagai aktor penentu, bukan sekadar peserta.
Dewan perdamaian trump atau board of peace bisa menjadi peluang diplomasi, tetapi juga berpotensi menjadi perangkap legitimasi geopolitik. Semuanya bergantung pada keberanian Indonesia menetapkan garis perjuangan yang konsisten.
Jika Indonesia hanya hadir, ia akan terseret arus kepentingan besar. Jika Indonesia memimpin wacana, ia dapat menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif.
Dalam isu Palestina, netralitas bukan pilihan. Yang ada hanyalah keberpihakan pada keadilan atau membiarkannya dinegosiasikan oleh kekuatan global.
Redaksi: WartaPerwira
