PURBALINGGA, WARTAPERWIRA.COM | Sabtu (14/3) – Proses penjaringan tiga formasi perangkat desa di Desa Jompo, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga menjadi sorotan masyarakat. Hal itu terjadi setelah dua peserta yang dinyatakan lolos diketahui merupakan anak dari Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Seleksi perangkat desa tersebut dilaksanakan pada Sabtu (7/2) dengan lokasi ujian di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Adapun pelantikan perangkat desa hasil penjaringan berlangsung hari ini Sabtu (14/3).
Sejumlah warga mempertanyakan proses seleksi karena dinilai menimbulkan dugaan konflik kepentingan. Muncul kecurigaan adanya permainan dalam proses penjaringan sehingga peserta yang memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan BPD dapat lolos dalam seleksi tersebut.
Kepala Desa Desa Jompo, Mun Prasetyo,ST saat dimintai keterangan membenarkan hal tersebut dan mengaku tidak mengetahui secara detail proses pelaksanaan penjaringan. Ia menyebut seluruh tahapan kegiatan telah diserahkan kepada panitia pelaksana.
“Saya tidak mengetahui secara detail prosesnya karena semuanya sudah diserahkan kepada panitia pelaksana,” ujarnya.
Ketua panitia pelaksana, Sukarso, menjelaskan bahwa proses penjaringan perangkat desa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga.
Menurutnya, kerja sama tersebut dilakukan untuk pelaksanaan ujian seleksi. Ia menyebut biaya yang dikeluarkan untuk kerja sama dengan pihak ketiga mencapai Rp10 juta dari total anggaran penjaringan perangkat desa sebesar Rp34 juta yang bersumber dari anggaran desa.
“Panitia bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan ujian. Biayanya Rp10 juta dari total anggaran kegiatan sebesar Rp34 juta,” kata Sukarso.
Meski demikian, Sukarso mengaku tidak mengetahui adanya persoalan terkait peserta yang memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan BPD.
Sementara itu, pihak SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga sebagai pihak ketiga hingga berita ini diturunkan belum memberikan konfirmasi terkait keterlibatan mereka dalam pelaksanaan seleksi tersebut.
Hingga kini, proses penjaringan perangkat desa di Desa Jompo masih menjadi perbincangan masyarakat yang berharap adanya transparansi dalam proses seleksi perangkat desa.
Redaksi Warta Perwira
