Aliansi Bersatu Tegas Kawal dan Kritik Kebijakan Pemkab Purbalingga yang Dinilai Anti Rakyat
PURBALINGGA, WARTAPERWIRA.COM 18 Agustus 2025 — Sejumlah tokoh masyarakat, politisi, ketua LSM, dan pimpinan ormas di Kabupaten Purbalingga membentuk Aliansi Bersatu untuk mengawal sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak pro-rakyat.
Pertemuan berlangsung di Pendopo Sangga Langit, Selasa (18/8), dengan menyoroti berbagai isu yang dinilai merugikan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah mahalnya seragam sekolah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), buruknya layanan BPJS, hingga kerugian BUMD.
Kritik terhadap Kebijakan yang Membebani Rakyat
Inisiator gerakan, Icus Susilo, SH, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat semakin banyak, namun pemerintah daerah dinilai kurang tanggap.
“Keluhan rakyat berhamburan, tetapi Pemkab hanya bungkam. Purbalingga mau dibawa ke mana sebenarnya? Jika pemerintah tak berpihak pada rakyatnya, kami akan terus bersuara,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Imam Maliki yang menyoroti pajak yang memberatkan, layanan kesehatan yang buruk, serta biaya pendidikan yang masih tinggi.
“Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kebijakan yang membebani rakyat harus kita lawan bersama,” ujarnya.
Suara Akademisi dan Pemerhati Pendidikan
Dari kalangan akademisi, Dr. Indaru menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat.
“Aliansi Bersatu adalah kekuatan moral dan sosial untuk menuntut perubahan nyata yang berpihak pada rakyat,” katanya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan Puji Siswondo menyoroti mahalnya bahan seragam sekolah dan dugaan penyalahgunaan dana BOS.
“Ini jelas membebani rakyat. Dengan Aliansi Bersatu, kami ingin Purbalingga terbebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Ajakan Aksi Nyata
Menutup pertemuan, Slamet Wahidin menyerukan agar seluruh elemen konsisten mengawal jalannya pemerintahan.
“BUMD yang carut-marut harus segera dibenahi. Hanya dengan kekompakan, Purbalingga bisa maju,” ungkapnya.
Komitmen Aliansi Bersatu
Aliansi Bersatu menegaskan akan menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan Pemkab Purbalingga. Gerakan ini berkomitmen untuk memastikan suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan berpihak pada masyarakat.
( Redaksi Warta Perwira )
