WARTAPERWIRA.COM, Jumat (5/9) – Fenomena truk pengangsu solar subsidi di Purbaligga kembali jadi sorotan. Modusnya beragam: ada yang menempatkan tangki tambahan di bak truk lalu menutupinya dengan terpal rapat, ada pula yang menggonta-ganti pelat nomor demi mengelabui petugas. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain agar tidak terdeteksi. Bahkan ada yang sudah bekerjasama dengan oknum petugas SPBU.
Praktik nakal ini jelas merugikan masyarakat luas. Solar subsidi sejatinya diperuntukkan bagi nelayan kecil, petani, serta angkutan rakyat. Namun, karena ulah segelintir pihak yang haus keuntungan, stok di SPBU sering langka, antrean mengular, dan harga di lapangan melonjak. Rakyat kecil menjadi korban.
Ironisnya, aksi pengangsu solar seperti ini bukan cerita baru. Seolah ada mata rantai pembiaran yang belum terputus. Padahal, pemerintah telah menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Pertamina pun memiliki sistem digitalisasi untuk memantau distribusi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ada celah yang dimanfaatkan oknum nakal.
Sudah saatnya aparat penegak hukum dan instansi terkait bergerak lebih tegas. Jangan hanya berhenti pada razia sesaat yang efek jera-nya minim. Perlu ada penindakan nyata, transparansi distribusi, serta pengawasan ketat yang melibatkan masyarakat.
Editorial ini menegaskan: subsidi adalah hak rakyat kecil, bukan komoditas dagang bagi spekulan. Jika aksi nakal pengangsu solar terus dibiarkan, maka pemerintah bukan hanya gagal melindungi warganya, tetapi juga memberi ruang bagi praktik culas yang merusak keadilan sosial.
( Redaksi Warta Perwira )
