SUBANG, WARTAPERWIRA.COM | Jum’at (3/4) – MBG Harus Tepat Sasaran menjadi fokus utama dalam evaluasi program pemenuhan gizi yang dihadiri Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi di Jawa Barat. Kegiatan ini menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi agar program berjalan efektif.
Forum koordinasi dan evaluasi tersebut membahas pelaksanaan pemantauan serta pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Acara ini berlangsung di Laska Hotel Subang pada Kamis (3/4) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
MBG Harus Tepat Sasaran dalam Evaluasi Program SPPG
Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tepat sasaran agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program.
Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia. Program yang berjalan dengan baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“Pemenuhan gizi menentukan kualitas generasi ke depan, produktivitas masyarakat, dan masa depan daerah kita,” ujar Agus Masykur Rosyadi dalam sambutannya.
Peran Wakil Bupati Subang dalam Penguatan Program Gizi
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Subang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai forum ini penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Agus Masykur Rosyadi juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan tujuan. Keterlibatan aktif daerah dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program MBG.
Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap daerah seperti Subang dan Indramayu menunjukkan adanya komitmen dalam pemerataan program pemenuhan gizi.
Evaluasi Pelaksanaan Program di Subang
Pelaksanaan program MBG di Kabupaten Subang sejauh ini dinilai berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan.
Agus Masykur Rosyadi menegaskan bahwa evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan program tetap relevan dan efektif. Forum koordinasi seperti ini dinilai menjadi sarana strategis dalam mengidentifikasi kendala di lapangan.
“Di Subang, program MBG sudah berjalan cukup baik, namun tentu masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki bersama,” jelas Agus Masykur Rosyadi.
Peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Keberadaan SPPG membantu memastikan distribusi layanan gizi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam implementasinya, SPPG juga berfungsi sebagai unit yang melakukan pemantauan dan pengawasan di tingkat lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pelayanan tetap terjaga.
Koordinasi antara SPPG dan pemerintah daerah menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat dalam kegiatan evaluasi ini.
Sinergi Nasional dalam Program MBG
Selain Wakil Bupati Subang, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang menyampaikan pandangan serupa mengenai pentingnya penguatan program pemenuhan gizi.
Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional.
“Ini adalah program untuk rakyat, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat nyata,” tegas Dadang Hendrayudha.
Ia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran dalam mengawal implementasi program melalui sistem pemantauan dan pengawasan yang terintegrasi. Pembentukan satuan tugas menjadi salah satu langkah untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Konteks Kebijakan dan Penguatan Program
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional.
Kegiatan evaluasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program MBG. Fokus utama yang disampaikan adalah memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ke depan, berbagai pihak diharapkan terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemenuhan gizi. Dengan demikian, tujuan menciptakan masyarakat yang sehat, kuat, dan sejahtera dapat tercapai. (tr/wp)
