PURBALINGGA, WARTAPERWIRA.COM | Selasa (31/3) – Pejabat Administrator dilantik oleh Bupati Purbalingga sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi dan percepatan kinerja birokrasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Purbalingga Lantik 113 Pejabat Administrator
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif secara resmi melantik sebanyak 113 pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Senin (31/3). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penataan organisasi sekaligus pengisian jabatan yang masih kosong.
Proses pelantikan Pejabat Administrator tersebut dilakukan seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk penggabungan beberapa unit kerja. Dengan formasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kinerja yang lebih optimal.
“Dengan formasi yang terisi penuh dan menyesuaikan struktur OPD yang baru, kami berharap kinerja pemerintah daerah bisa lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Purbalingga.
Penataan Organisasi dan Penguatan Kinerja Pejabat
Pelantikan pejabat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari strategi penataan organisasi. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap posisi diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Bupati Purbalingga menegaskan bahwa proses penentuan pejabat dilakukan melalui pertimbangan yang matang. Aspek yang dinilai mencakup kompetensi, kapabilitas, rekam jejak kinerja, serta integritas.
“Penilaian kami berdasarkan kompetensi, kapabilitas, kinerja sebelumnya, serta integritas dan meritokrasi,” jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pejabat yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Harapan Inovasi dan Percepatan Pelayanan Publik
Dalam arahannya, Bupati Purbalingga menekankan bahwa pelantikan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menghadirkan inovasi dalam menjalankan program kerja.
Selain itu, percepatan pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama. Dengan struktur organisasi yang lebih tertata, diharapkan proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Pengisian dan rotasi jabatan ini harus menjadi pemantik bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026,” tegasnya.
Upaya ini juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, tepat, dan transparan di berbagai sektor pemerintahan.
Penyesuaian Tugas dan Evaluasi Kinerja
Para pejabat administrator yang baru dilantik diminta untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Bupati memberikan batas waktu maksimal tujuh hari untuk menyelesaikan tugas di jabatan sebelumnya sebelum fokus pada posisi baru.
Penyesuaian yang cepat dinilai penting agar tidak menghambat jalannya program kerja di setiap OPD. Pemahaman terhadap alur kerja dan tanggung jawab menjadi langkah awal dalam menjalankan tugas secara optimal.
“Penyesuaian tidak boleh lama, pahami proses kerja di unit masing-masing dan segera bergerak,” ungkapnya.
Selain itu, evaluasi kinerja pejabat juga akan dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah berencana melakukan penilaian setelah enam bulan masa kerja untuk memastikan target kinerja tercapai.
Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan harapan, kemungkinan penyesuaian jabatan dapat dilakukan kembali sebagai bagian dari pembinaan organisasi.
Rencana Pengisian Jabatan Pengawas
Selain pelantikan pejabat administrator, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan pengisian jabatan eselon IV atau pejabat pengawas. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi struktur organisasi yang mengalami kekosongan.
Kekosongan tersebut terjadi karena adanya pejabat yang naik jabatan maupun dampak dari restrukturisasi OPD. Dengan pengisian jabatan secara menyeluruh, diharapkan kinerja organisasi semakin terintegrasi.
“Akan segera kami penuhi agar kinerja organisasi semakin optimal,” jelas Bupati Purbalingga.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Sejumlah pejabat yang dilantik di lingkungan Sekretariat Daerah antara lain Junus Wahiddiyantoro sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Riswanto sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Budi Nurcahyo sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Selain itu, Gunanto Eko Saputro dilantik sebagai Kepala Bagian Organisasi, Brianda Astro Diaz sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Rukmawan Suci Laswono sebagai Kepala Bagian Umum, serta Yoga Utama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang lebih profesional dan adaptif.
Pelantikan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik. Dengan penataan yang lebih sistematis, pemerintah daerah menargetkan terciptanya birokrasi yang responsif dan efektif.
Ke depan, konsistensi dalam evaluasi dan pengembangan kapasitas pejabat akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja pemerintahan. (dd/wp)
