WARTAPERWIRA.COM Minggu (25/1) – Bila kita mengamati situasi Internasional saat ini yaitu sebuah adegan Penandatanganan Dokumen Board of Peace oleh Donald Trump dan pemimpin yang hadir saat itu di Davos Swiss (23/1), tentu hal ini Sebuah Deklarasi
Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.
Dalam Dewan ini selain Amerika Serikat sebagai Pendiri dan Ketua, bergabung juga Arab Saudi dan delapan negara mayoritas Muslim, termasuk mediator Gaza Qatar dan Turki, telah setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Indonesia termasuk negara yang mendukung Dewan Perdamaian tersebut untuk mengakhiri konflik Gaza.
Gagasan perdamaian selalu terdengar mulia. Namun dalam politik global, niat baik saja tidak pernah cukup. Ia harus ditopang oleh legitimasi, konsistensi, dan kepercayaan bersama. Inilah tantangan mendasar yang sejak awal membayangi Dewan Perdamaian sebuah inisiatif internasional yang dibentuk atas prakarsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak diumumkan, lembaga ini langsung mengundang dua respons berlawanan: harapan dan skeptisisme.
Di satu sisi, dunia memang sedang mengalami kelelahan diplomasi. Konflik berkepanjangan di Gaza, Ukraina, Timur Tengah, hingga Afrika, memperlihatkan keterbatasan mekanisme multilateral konvensional. PBB kerap dinilai lamban, terjebak veto, dan kehilangan daya paksa. Dalam konteks inilah Dewan Perdamaian Trump muncul sebagai “jalan pintas” yang menjanjikan efektivitas, kecepatan, dan kepemimpinan tegas.
Namun di sisi lain, justru di titik inilah persoalan bermula.
Perdamaian yang Terikat Figur Donald Trump: Dewan Perdamaian sejak kelahirannya sangat lekat dengan figur Trump. Bukan hanya sebagai penggagas, tetapi juga sebagai pusat kendali politik dan simbol moral lembaga tersebut. Ketergantungan berlebihan pada satu tokoh politik terlebih tokoh yang dikenal polarizing membuat Dewan ini rentan secara struktural.
Dalam sejarah diplomasi global, lembaga yang berumur panjang selalu berdiri di atas institusi, bukan personalitas. PBB, meski penuh cacat, bertahan karena legitimasi kolektif negara-negara anggotanya, bukan karena satu pemimpin dunia. Sebaliknya, Dewan Perdamaian Trump sejak awal dipersepsikan sebagai ekstensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bahkan lebih spesifik lagi, kebijakan personal Trump.
Akibatnya, skeptisisme muncul bukan semata karena tujuannya, melainkan karena siapa yang memimpinnya.
Skeptisisme Global dan Defisit Legitimasi : Penolakan atau sikap dingin dari sejumlah negara Eropa dan aktor global utama menunjukkan satu pesan penting: perdamaian membutuhkan konsensus, bukan dominasi. Banyak negara khawatir Dewan ini akan menjadi alat bypass terhadap mekanisme multilateral yang sudah ada, sekaligus melemahkan peran PBB.
Lebih jauh, rekam jejak Trump dalam diplomasi internasional yang sering transaksional, konfrontatif, dan pragmatis ekstrem memperkuat keraguan tersebut. Perdamaian, dalam logika Trump, kerap dibingkai sebagai hasil negosiasi bisnis: siapa menang, siapa kalah, dan apa imbal baliknya. Pendekatan ini mungkin efektif dalam kesepakatan dagang, tetapi rapuh ketika diterapkan pada konflik berdarah yang sarat trauma sejarah dan identitas.
Di sinilah Dewan Perdamaian menghadapi defisit legitimasi: ia hadir tanpa mandat universal, tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, dan tanpa jaminan keberlanjutan lintas rezim politik di AS.
Rentan Secara Politik, Rapuh Secara Sejarah: Kerentanan terbesar Dewan Perdamaian Trump terletak pada satu pertanyaan mendasar: apa yang terjadi ketika Trump tidak lagi berkuasa? Sejarah menunjukkan bahwa banyak inisiatif global berbasis presiden AS sebelumnya lenyap atau melemah seiring pergantian kekuasaan. Tanpa pelembagaan yang kuat dan dukungan lintas partai di dalam negeri AS, Dewan ini berisiko menjadi proyek sementara ambisius di awal, memudar di tengah jalan.
Lebih dari itu, konflik global tidak pernah selesai dalam satu periode kepemimpinan. Perdamaian adalah proses panjang, sering kali melampaui usia satu pemerintahan. Jika Dewan Perdamaian tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Trump dan bertransformasi menjadi institusi kolektif, maka ia akan tercatat dalam sejarah sebagai inisiatif besar yang gagal bertahan.
Antara Harapan dan Realitas Dunia Saat ini: Meski demikian, menolak Dewan Perdamaian secara total juga bukan sikap bijak. Dunia memang membutuhkan terobosan baru. Jika Dewan ini mampu membuka ruang dialog, mempercepat bantuan kemanusiaan, atau menekan eskalasi konflik tertentu, maka kontribusinya tetap layak dicatat.
Namun harapan itu hanya akan menjadi kenyataan jika Dewan Perdamaian berani melakukan koreksi mendasar:
mengurangi dominasi satu negara, memperluas kepemimpinan kolektif, dan menempatkan dirinya sebagai pelengkap bukan pesaing tatanan multilateral global.
Penutup: Foto Donald Trump yang menggenggam setangkai bunga bertuliskan Board of Peace menyajikan pesan yang tampak sederhana: perdamaian. Namun dalam politik global, simbol tidak pernah polos. Ia selalu membawa warisan kekuasaan, kepentingan, dan kontradiksi yang menyertainya.
Bunga itu dapat dibaca sebagai niat baik, tetapi juga sebagai penutup paradoks. Di tangan seorang pemimpin yang dikenal transaksional dan konfrontatif, simbol perdamaian justru memancing pertanyaan mendasar: apakah ini komitmen jangka panjang, atau sekadar citra sesaat? Apakah bunga itu ditanam untuk tumbuh bersama dunia, atau hanya dipamerkan sebelum layu oleh pergantian kekuasaan?
Sejarah Barat sendiri telah lama memperingatkan bahaya perdamaian yang hanya berhenti pada simbol. Seperti pepatah klasik Romawi:
“Si vis pacem, para bellum” Jika engkau menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang.
Ungkapan ini kerap digunakan untuk membenarkan kekuasaan, tetapi sekaligus mengandung ironi: bahwa perdamaian sering kali diklaim, sambil senjata tetap disiapkan di balik layar.
Dewan Perdamaian Trump berdiri tepat di ruang ironi itu. Indah dalam bingkai foto, tetapi rapuh dalam fondasi legitimasi. Selama perdamaian masih digenggam oleh satu figur, bukan disepakati oleh kehendak kolektif dunia, maka ia akan lebih menyerupai retorika ketimbang rekonsiliasi.
Sebagaimana diingatkan filsuf politik Inggris Thomas Hobbes berabad lalu,
“Covenants, without the sword, are but words.”
Perjanjian tanpa kepercayaan dan legitimasi hanyalah kata-kata.
Jika bunga perdamaian itu benar-benar ingin bermakna, ia harus berpindah tangan dari simbol kekuasaan menuju komitmen bersama. Tanpa itu, Dewan Perdamaian akan dikenang bukan sebagai tonggak sejarah, melainkan sebagai sebuah foto yang kuat tentang perdamaian dan sebuah pelajaran lama tentang betapa mudahnya perdamaian dijanjikan, namun sulit dipertahankan. (tr/wp)
