WARTAPERWIRA.COM, Sabtu (10/1) – Ancaman gagalnya Universal Health Coverage (UHC) Purbalingga pada 2026 bukan sekadar isu teknis anggaran. Ia adalah alarm keras bahwa ada persoalan serius dalam penentuan prioritas belanja daerah. Ketika hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan terancam, publik berhak menuntut penjelasan sekaligus perbaikan nyata dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Alasan Fiskal vs Prioritas Belanja: Ketika Infrastruktur Mengalahkan Kesehatan
Pemerintah daerah menyebut keterbatasan fiskal sebagai alasan utama mengapa anggaran UHC Purbalingga tidak dapat dipenuhi secara optimal. Akibatnya, kebijakan cut off terhadap sekitar 50 persen peserta PBI APBD menjadi pilihan yang dianggap realistis. Namun pada saat bersamaan, anggaran ratusan miliar rupiah tetap digelontorkan untuk proyek infrastruktur dengan mekanisme pengadaan yang dinilai kurang efisien, khususnya penggunaan e-Katalog untuk paket-paket pekerjaan bernilai besar.
Ketika Ruang Efisiensi Tidak Dimanfaatkan
Dalam situasi keuangan daerah yang ketat, setiap rupiah seharusnya dikelola dengan prinsip value for money. Mekanisme e-Katalog memang menawarkan kemudahan dan kecepatan, tetapi tidak selalu menjamin harga paling kompetitif, terutama untuk proyek konstruksi dan pemeliharaan jalan. Berbeda dengan tender terbuka yang memberi ruang persaingan antarpelaku usaha, e-Katalog cenderung membatasi opsi negosiasi dan potensi penurunan harga.
Jika sebagian proyek jalan bernilai besar dilakukan melalui tender dan menghasilkan efisiensi sekitar 10–15 persen, maka potensi penghematan bisa mencapai belasan miliar rupiah. Angka ini sangat berarti untuk menutup sebagian kekurangan anggaran UHC Purbalingga yang saat ini menjadi alasan utama pemangkasan layanan kesehatan masyarakat. Artinya, masalah UHC bukan semata karena daerah tidak punya uang, tetapi juga karena belum maksimalnya upaya mencari efisiensi di sektor belanja lain. Di sinilah kritik publik menjadi relevan: ketika pilihan kebijakan justru membuat ruang fiskal semakin sempit, maka yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat kecil.
UHC Purbalingga, Ujian Keberpihakan Pemkab dan DPRD
Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengadaan barang dan jasa, terutama untuk proyek-proyek bernilai besar. Pemilihan metode pengadaan harus didasarkan pada potensi efisiensi anggaran, bukan semata pertimbangan kecepatan administrasi. Selain itu, realokasi belanja dari pos yang masih bisa dihemat ke sektor kesehatan harus menjadi prioritas politik anggaran. DPRD juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa APBD benar-benar mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat.
UHC adalah simbol kehadiran negara di tengah rakyat saat mereka berada dalam kondisi paling rentan. Ketika program ini terancam, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan keterbatasan anggaran, tetapi wajib menunjukkan kecakapan dalam mengelola dan memprioritaskan belanja publik. Dengan pengambilan keputusan yang lebih cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, Purbalingga seharusnya tidak perlu memilih antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan kesehatan warganya. Yang dibutuhkan bukan tambahan janji, melainkan keberanian memperbaiki tata kelola anggaran secara nyata.
Redaksi: WartaPerwira
