WARTAPERWIRA.COM, Jumat (12/12) – Pemeliharaan jalan merupakan kebutuhan mendasar bagi warga Purbalingga. Program unggulan Alus Dalane hadir sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas infrastruktur. Namun, sejumlah catatan kembali muncul dari masyarakat terkait pelaksanaannya di lapangan.
Di beberapa titik, warga Grecol mengeluhkan permukaan jalan yang dibangun terlalu tinggi sehingga bahu jalan menjadi minim. Kondisi tersebut menyulitkan akses ke rumah maupun perkampungan, serta mengurangi ruang parkir bagi warga sekitar. Selain itu, terdapat pula pekerjaan cor yang sudah menunjukkan retakan meski masih berada dalam masa pemeliharaan. Situasi ini mempertegas bahwa pemeliharaan jalan memerlukan perencanaan teknis yang lebih cermat dan spesifik.
Mengapa Pemilihan Metode Pengadaan Untuk Pemeliharaan Jalan Menjadi Krusial
Dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah memiliki beberapa mekanisme. Dua metode yang paling relevan untuk pekerjaan konstruksi adalah e-katalog (e-purchasing) dan tender melalui LPSE.
E-Katalog lazim digunakan untuk barang atau jasa yang bersifat standar, seperti komputer atau peralatan kantor. Prosesnya cepat, tetapi fleksibilitas teknisnya terbatas.
Tender LPSE memungkinkan evaluasi teknis secara mendalam, penyesuaian spesifikasi dengan kondisi lapangan, serta persaingan harga yang dapat menekan anggaran.
Dengan karakter pekerjaan konstruksi yang kompleks, pemilihan metode pengadaan menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas hasil pekerjaan.
Kritikan Muncul dari Berbagai Pihak Terkait e-Katalog
Pemerhati Kebijakan Publik, Dirgoyuswo, menilai bahwa penerapan e-katalog secara luas untuk jasa konstruksi berpotensi menurunkan kualitas perencanaan. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan konstruksi memiliki kompleksitas yang tidak dapat diseragamkan seperti pengadaan barang standar.
“Revisi implementasi e-katalog perlu dipertimbangkan kembali. Penggunaannya sebaiknya dibatasi pada pengadaan barang dan jasa standar. Untuk pekerjaan konstruksi, mekanisme tender terbuka dengan evaluasi teknis dan harga tetap harus dipertahankan demi menjamin kualitas dan akuntabilitas,” ungkapnya. (dikutip dari RadarBanyumas/Disway)
Nasruddin Bahar, Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), juga ikut mengkritik mekanisme e-katalog untuk jasa konstruksi karena dinilai membuka peluang korupsi. Ia menegaskan bahwa publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah penyedia yang ditunjuk benar-benar memenuhi persyaratan pengadaan sebagaimana diatur dalam regulasi, sehingga transparansi menjadi lemah. (Nusantara Pos)
Transparansi Menjadi Penjaga Kepercayaan Publik
Pemilihan metode pengadaan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selama dilakukan sesuai prosedur tanpa pengkondisian, keputusan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai kesalahan. Namun, apabila metode tertentu dipilih untuk mempermudah penentuan pemenang, potensi pelanggaran dan risiko hukum tidak dapat dihindari.
Karena itu, keterbukaan informasi baik alasan teknis maupun pertimbangan administratif menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Arah Perbaikan ke Depan
Melihat berbagai catatan di lapangan, penggunaan metode pengadaan yang lebih tepat khususnya tender LPSE untuk pekerjaan jalan yang kompleks dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik, efisien, dan sesuai kebutuhan warga.
Pemilihan metode pengadaan bukan sekadar urusan administratif, melainkan keputusan strategis yang berdampak langsung pada mutu pembangunan dan kepuasan masyarakat. Ketika proses dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan perencanaan teknis yang matang, hasilnya akan lebih dirasakan oleh warga Purbalingga.
Redaksi: WartaPerwira
