Foto bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin bersama perwakilan lurah terpilih kandidat Anugerah Gapura Sri Baduga, Bogor. Rabu 17/9/2025 (Dok : Pemkot Bogor)
BOGOR, WARTA PERWIRA.COM-Kamis (18/9) Anugerah Gapura Sri Baduga tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2025 ini, Kota Bogor diwakili oleh tiga lurah yang mewakili kelurahannya masing-masing, Lurah Tegallega, Lurah Lawang Gintung dan Lurah Cibuluh.
Ketiga lurah terpilih dari enam kelurahan yang ada di kota Bogor, berikutnya mereka akan bersaing dan beradu gagasan, dengan kelurahan lainnya di 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dalam arahan dan motivasinya kepada para calon terpilih, yang dilihat dalam anugerah bukan penghargaan saja.
“Ajang ini sangat strategis, menjadi pemicu bagi kelurahan lainnya untuk lebih giat dan aktif lagi dalam melaksanakan berbagai tupoksi yang sudah melekat,” kata Jenal Mutaqin di Ruangan Garden Hall, Green Forest Bogor, Jalan RE. Soemantadiredja No.99 Pamoyanan, Bogor Selatan, Rabu (17/9/2025).
“Seorang lurah tidak hanya menerima laporan dari bawahan, tetapi harus betul-betul turun, mengidentifikasi permasalahan, merespons, dan mencarikan solusi,”
Tugas lurah strategis
“Maka saya berharap lomba ini bukan sekadar mencari siapa yang juara atau siapa yang menang, tetapi menegaskan kembali bahwa tugas lurah itu sangat strategis,” imbuhnya.
Sementara itu, Dicky Iman Nugraha, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, menuturkan bahwa tajuk Penilaian Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahapan pemaparan tahun 2025 tingkat Kota Bogor.
Indikator penilaian Anugerah Sri Baduga
“Penilaian ini memiliki sedikit perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja kelurahan tahun ini bertransformasi menjadi Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Dicky
Hal-hal yang menjadi penilaian meliputi penilaian administrasi, pemaparan, sampai verifikasi lapangan menjadi bagian dari monitor provinsi. Sambung Dicky indikator sebagai implementasi standar pelayanan umum Anugerah Gapura Sri Baduga penilaiannya meliputi urusan sosial, Pendidikan, Kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman.
“Pemprov ingin benar-benar menggali bagaimana hak-hak dasar warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah Kota/Kabupaten, tentu melalui kinerja kelurahan,” pungkasnya.
(Redaksi Warta Perwira)
