WARTAPERWIRA.COM – Kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, Rabu (3/9) memberi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru dalam orientasi ekonominya. Tidak hanya menjajaki peluang kerja sama lebih erat dengan Cina dan Rusia, Prabowo juga mengambil langkah tegas di dalam negeri dengan mengganti Menteri Keuangan.
Pergantian Menteri Keuangan untuk Arah Baru Ekonomi Indonesia
Pergantian ini bukan semata rotasi politik, melainkan bagian dari strategi besar untuk menyelaraskan arah ekonomi Indonesia dengan visi kepemimpinan baru. Selama bertahun-tahun, Sri Mulyani menjadi simbol disiplin fiskal dan keterikatan Indonesia pada standar lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Meski kebijakan tersebut membawa stabilitas, banyak pihak menilai Indonesia seakan terjebak dalam kerangka berpikir yang mengekang ruang gerak pembangunan.
Dengan wajah baru di Kementerian Keuangan, Prabowo memberi pesan jelas: arah ekonomi Indonesia ke depan tidak lagi sepenuhnya mengikuti garis Barat, melainkan terbuka untuk poros baru, terutama BRICS yang digawangi Cina, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Hal ini sekaligus menandai upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada IMF, dan memperluas opsi pembiayaan pembangunan lewat skema kerja sama multipolar.
Kebijakan ini tentu memiliki peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, Cina menawarkan investasi raksasa di sektor infrastruktur, teknologi, hingga energi terbarukan. Rusia bisa menjadi mitra strategis dalam kerja sama energi dan pertahanan. Akses ke BRICS memberi peluang diversifikasi ekonomi yang lebih luas. Namun di sisi lain, orientasi baru ini berpotensi menimbulkan ketergantungan baru, terutama jika Indonesia tidak mampu menjaga keseimbangan kepentingan nasional dengan tawaran modal asing.
Pergantian Menteri Keuangan menjadi penanda era baru: dari kebijakan fiskal yang selama ini berfokus pada stabilitas dan kehati-hatian, menuju kebijakan yang lebih pro-pembangunan, ekspansif, dan berani mengambil peluang global di luar orbit Barat. Pertanyaannya kini, mampukah Indonesia memastikan bahwa langkah ini benar-benar membawa kemandirian dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengganti ketergantungan lama dengan yang baru?
Dalam konteks itu, pergantian Menteri Keuangan bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi strategis, melainkan simbol perubahan haluan ekonomi nasional. Publik menunggu, apakah arah baru ini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, atau justru membuka babak baru penuh tantangan di tengah geopolitik dunia yang semakin tajam.
(Redaksi Warta Perwira)
