PURBALINGGA, WARTAPERWIRA.COM – Seperti yang kita ketahui bersama, pinjaman online pada awalnya sekitar tahun 2016 dipromosikan sebagai solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan finansial mendesak atau keadaan darurat. Bahkan, maksimal pinjamanpun dibatasi hanya plafon kecil. Namun, lanskap pinjaman online kini jauh berbeda. Kita menyaksikan perubahan signifikan dimana pinjol kini dengan mudah menawarkan plafon pinjaman yang besar, bahkan seringkali dipromosikan untuk modal usaha, tanpa melalui proses analisis kredit 5C yang komprehensif maupun survei lapangan yang memadai. Akibatnya, risiko gagal bayar meningkat, dan semakin banyak masyarakat yang terjerat utang dengan nominal fantastis.
Lalu, ketika dalam situasi seperti ini, siapakah yang salah? Apakah sepenuhnya tanggung jawab nasabah, pemberi pinjaman, atau justru regulator yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur industri ini?
Menimbang Tanggung Jawab Nasabah Pinjaman Online:
Di satu sisi, nasabah memiliki tanggung jawab untuk memahami produk pinjaman yang mereka ambil, termasuk besaran bunga, jangka waktu, dan risiko yang mungkin timbul. Keputusan untuk mengambil pinjaman, apalagi dengan nominal besar untuk usaha tanpa perhitungan matang, tentu menjadi pertimbangan individual. Seseorang idealnya berpegang pada prinsip kehati-hatian serta pemahaman literasi keuangan yang baik sebelum memutuskan untuk berhutang
Sorotan pada Praktik Pemberi Pinjaman Online :
Di sisi lain, praktik sejumlah pemberi pinjaman online yang cenderung permisif dalam menyalurkan dana dengan plafon besar tanpa analisis kredit mendalam patut dipertanyakan. Dari data OJK per bulan Juni 2024 terdapat total outstanding pinjaman online mencapai Rp 66,79 triliun, ini menunjukkan betapa besarnya skala penyaluran. (Jumlah Utang Pinjol di Indonesia Tembus Rp 66,79 Triliun – Tempo.co) Prioritas untuk mengembangkan penyaluran dengan cepat dan dalam jumlah besar, mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko, berdampak pada melonjaknya jumlah kredit macet. Janji kemudahan dan kecepatan pencairan dana seringkali menutupi potensi risiko bagi nasabah.
Baca Juga:
Peran Krusial Regulator Pinjaman Online:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki andil yang sangat besar dalam membangun ekosistem pinjaman online yang sehat dan bertanggung jawab. Pengawasan yang efektif terhadap praktik penyaluran pinjaman, penegakan aturan terkait analisis kredit dan survei lapangan (terutama untuk pinjaman dengan tujuan dan nominal besar), serta pembatasan plafon yang sesuai dengan tujuan awal pinjol sebagai solusi darurat, menjadi sangat penting. Kelonggaran dalam pengawasan dan penegakan aturan dapat membuka celah bagi praktik pinjaman yang berisiko tinggi bagi masyarakat.
Menyalahkan satu pihak secara tunggal dalam permasalahan ini terasa kurang adil. Kemungkinan besar, tanggung jawab terletak pada interaksi ketiga pihak. Nasabah dituntut untuk memiliki pemahaman keuangan yang lebih mendalam dan bersikap lebih waspada, pihak yang memberikan pinjaman wajib menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab serta manajemen risiko yang kuat, dan regulator perlu meningkatkan level pengawasannya serta penegakan aturan untuk memastikan industri pinjaman online beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada dan implementasinya menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
(Warta Perwira)
